Keabsahan Jual Beli Atas Objek Jaminan Hak Tanggungan Oleh Bank Yang Dilakukan Tanpa Melalui Mekanisme Lelang

Jual Beli atas objek jaminan kredit hak tanggungan dilakukan bertujuan untuk melunasi kredit dari debitur. Jual beli jaminan kredit hak tanggungan tersebut merupakan suatu tindakan yang perlu dilakukan bank untuk memperoleh kembali pelunasan dana yang dipinjamkannya karena pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian kredit, serta hasil penjualan jaminan tersebut untuk meminimalkan kerugian yang akan di derita pihak bank nantinya. Jual beli atas objek jaminan kredit hak tanggungan dapat dilakukan dengan secara dilelang secara umum dan secara langsung tanpa melalui cara lelang dengan persetujuan debitur sebagai pemberi hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah. Namun dalam praktik jual beli objek jaminan hak tanggungan PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Manado melakukan penjualan objek jaminan hak tanggungan secara di bawah tangan tanpa melalui pelelangan umum dengan menentukan sendiri nilai jual objek jaminan hak tanggungan tanpa seperetujuan pemberi hak tanggungan atau debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUHT. Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka adapun menjadi rumusan masalah penulisan adalah 1. Bagaimana keabsahan jual beli atas objek jaminan hak tanggungan oleh bank yang dilakukan tanpa melalui mekanisme lelang? 2. Apa akibat hukum terhadap kreditur, PPAT dan Pembeli beritikat baik atas jual beli objek jaminan hak tanggungan oleh bank yang dilakukan tanpa melalui mekanisme lelang? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian pendekatan Undang-Undang (statute approach), Pendekatan Konseptual (conceptual approach), Pendekatan kasus (Case Approach). Hasil dari penelitian ini adalah Jual beli atas objek jaminan hak tanggungan yang dilakukan secara dibawah tangan dan tanpa persetujuan debitur adalah perbuatan melawan hukum dimana jual beli atas objek jaminan hak tanggungan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dengan demikian jual beli atas sobjek jaminan hak tanggungan adalah batal demi hukum atau dianggap tidak pernah terjadi adanya suatu jual beli. Selanjutnya, Jual beli objek jaminan hak tanggungan di bawah tangan yang bertentangan dengan Pasal 20 ayat 1 (satu), ayat 2 (dua), dan ayat 3 (tiga) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan menimbulkan akibat hukum bagi Kreditur selaku penjual dan PPAT selaku Pejabat yang membuat Akte Jual Beli serta Bagi Pembeli yang beritikat baik. Akibat hukum bagi Kreditur, Kreditur dapat digugat melakukan perbuatan melawan hukum serta ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pembeli yang beritikat baik. Selanjutnya akibat hukum bagi PPAT adalah PPAT dapat dikenakan sanksi v sebagaimana melanggar kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 62 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 24 Tahun 2016 atas perubahan PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah, Peraturan Kepala BPN No. 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akibat hukum bagi Pembeli dengan itikat baik setelah jual beli atas objek jaminan hak tanggungan batal demi hukum maka secara hukum pembeli tidak dapat memiliki hak dan menguasai objek yang diperjualbelikan