Pelaksanaan pilkada Kota Blitar serentak pertama kali diikuti pencalonan kembali petahana Muh. Samanhudi Anwar. Tingginya survei popularitas dan elektabilitasnya membuat mendapatkan dukungan dari delapan partai politik yakni, PDIP, Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Geindra, PKS dan PAN. Kedelapan partai politik memperlihatkan karakteristik partai kartel yakni dengan mengihindari persaingan dengan berkoalisi tanpa ideologi dan menggantinya menjadi koalisi serba bisa/pragmatis serta dengan pertimbangan rasionalitas. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis refleksi sistem kartel partai politik pada pilkada Kota Blitar Tahun 2015, serta mengetahui penyebab pragnatisme partai dalam rekrutmen kandid...
Penelitian ini dilatarbelakangi partisipasi politik perempuan di Dusun Kalisidi, Desa Kalisidi, Keca...
Abstrak: Praktek politik uang (money politics)merupakan praktek yang sering terjadi di setiap pemilu...
Abstrak Partai politik dibentuk untuk menjalankan kekuasaan politik baik ketika membentuk pemerintah...
Kata kunci: Partisipasi politik, Perempuan, Pilkada Kabupaten Pacitan Tahun 2015. Partisipasi polit...
Penelitian ini berlatar belakang dari adanya realitas diskriminasi yang masih terjadi pada penyanda...
Pilkada Tahun 2015 merupakan babak baru dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia, dimana untuk pertam...
Pokok masalah penelitian ini membahas tentang pergantian kekuasaan ditingkat lokal melalui bentuk de...
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris terkait dengan pengaruh faktor politik dan k...
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Sanksi disiplin terhadap keterlibatan pegawai negeri si...
Pada pemilihan yang diadakan secara langsung di Indonesia golput marak mewarnai penyelenggaraan Pilk...
Pemilihan Kepala Desa merupakan sebuah mekanisme pemilihan umum untuk memilih kepala Desa. Pemilihan...
POLITIK ANGGARAN PILKADA KPU PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 Oleh : EFRI NOFRITA (1620869012) ...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masyarakat yang memiliki hak pilih tetapi tidak menggunakan hak...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masyarakat yang memiliki hak pilih tetapi tidak menggunakan hak...
Abstrak: Praktek politik uang (money politics)merupakan praktek yang sering terjadi di setiap pemilu...
Penelitian ini dilatarbelakangi partisipasi politik perempuan di Dusun Kalisidi, Desa Kalisidi, Keca...
Abstrak: Praktek politik uang (money politics)merupakan praktek yang sering terjadi di setiap pemilu...
Abstrak Partai politik dibentuk untuk menjalankan kekuasaan politik baik ketika membentuk pemerintah...
Kata kunci: Partisipasi politik, Perempuan, Pilkada Kabupaten Pacitan Tahun 2015. Partisipasi polit...
Penelitian ini berlatar belakang dari adanya realitas diskriminasi yang masih terjadi pada penyanda...
Pilkada Tahun 2015 merupakan babak baru dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia, dimana untuk pertam...
Pokok masalah penelitian ini membahas tentang pergantian kekuasaan ditingkat lokal melalui bentuk de...
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris terkait dengan pengaruh faktor politik dan k...
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Sanksi disiplin terhadap keterlibatan pegawai negeri si...
Pada pemilihan yang diadakan secara langsung di Indonesia golput marak mewarnai penyelenggaraan Pilk...
Pemilihan Kepala Desa merupakan sebuah mekanisme pemilihan umum untuk memilih kepala Desa. Pemilihan...
POLITIK ANGGARAN PILKADA KPU PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 Oleh : EFRI NOFRITA (1620869012) ...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masyarakat yang memiliki hak pilih tetapi tidak menggunakan hak...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masyarakat yang memiliki hak pilih tetapi tidak menggunakan hak...
Abstrak: Praktek politik uang (money politics)merupakan praktek yang sering terjadi di setiap pemilu...
Penelitian ini dilatarbelakangi partisipasi politik perempuan di Dusun Kalisidi, Desa Kalisidi, Keca...
Abstrak: Praktek politik uang (money politics)merupakan praktek yang sering terjadi di setiap pemilu...
Abstrak Partai politik dibentuk untuk menjalankan kekuasaan politik baik ketika membentuk pemerintah...