Implementasi Pasal 21 Huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terkait Perlindungan Hak Pns (Studi Di Bidang Hukum Daerah Kabupaten Malang)

Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai , Implementasi Pasal 21 Huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terkait Perlindungan PNS (Studi Di Bidang Hukum Daerah Kabupaten Malang). Hal yang melatar belakangi penulisan skripsi ini adalah ada sebuah kasus yang melibatkan pejabat Negeri Sipil di Kabupaten Malang. Dari pemerintah sendiri apa bentuk yang dilakukan untuk melindungi pejabat tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara pasal 21 huruf d disebutkan bahwa Pegawai Negri Sipil berhak untuk mendapatkan perlindungan. Dari perlindungan tersebut instansi pemerintah sendiri membentuk suatu badan hukum yang disebut Bidang Hukum. Bidang hukum bertanggung jawab atas segala perkara yang memiliki sangkut paut dengan hukum yang dapat melibatkan para Pegawai Negeri Sipil di daerah Kabupaten Malang. Tentunya, perlindungan hukum yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil telah tercantum juga pada pasal 92 ayat (1) huruf d jo Pasal 106 ayat (1) huruf e yang mana bantuan hukum diberikan dalam hal pemenuhan hak. Akan tetapi di dalam memenuhi hak nya pemberian bantuan hukum yang didapatkan oleh Para Pegawai adalah perkara yang melibatkan pelaksanaan tugasnya.Bentuk yang diberikan dalam mengimplementasi pasal tersebut yaitu, bidang hukum selaku badan hukum instansi pemerintahan memberi dambingan dan juga membantu dalam hal mempersiapkan berkas berkas gugatan.tentunya dengan hal tersebut terdapat beberapa hambatan yang dimiliki yaitu terkiat luas wilayah dan juga pengkoordinasian yang dilakukan dalam melengkapi berkas-berkas perkara. Dalam upaya untuk mengetahui Implementasi Pasal 21 Huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terkait Perlindungan PNS, berikut dengan Hambatan yang dialami oleh Bidang Hukum Kabupaten Malang dan bentuk-bentuk yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yang meneliti tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang dalam memenuhi Hak yang terkait dengan Perlindungan para Pegawai Negri Sipil khususnya Perlindungan Hukum yang bekerja di lingkup Pemerintahan daerah Kabupaten Malang yang didapat dan dilakukan oleh para Pegawai Negeri Sipil setempat. Dataprimer didapat melalui wawancara dan data sekunder didapat melalui studi pustaka. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data langsung Tanya jawab dengan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, dan dari data sekunder menggunakan studi kepustakaan diperoleh dari buku buku atau literature lain yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dan informasi lain. Populasi dari penelitian ini didapatkan dari Para Pegawai di lingkup Kabupaten Malang.Sampel dari penelitian ini didapatkan dari Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum