Partisipasi Politik Disabilitas Netra Untuk Memilih Pemimpin Di Pilihan Kepala Daerah 2015 (Studi Kasus Pada PERTUNI(Persatuan Tuna Netra Indonesia) Kabupaten Malang)

Penelitian ini berlatar belakang dari adanya realitas diskriminasi yang masih terjadi pada penyandang disabilitas netra dalam Pemilu dan menariknya ditengah diskriminasi yang dialami tersebut penyandang disabilitas netra masih melakukan partisipasinya di Pemilu. Fokus penenitian ini adalah pada partisipasi politik yang dilakukan penyandang disabilitas netra dalam memilih pemimpin di Pilkada 2015. Tujuanya dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan partisipasi politik disabilitas netra yang tergabung dalam Pertuni Kabupaten Malang dalam Pilkada 2015yang ada pada partisipasi mereka pada saat memilih pemimpin di Pilkada 2015. Penelitian ini menggunakan konsep milik Herbert Mc Closky tentang partisipasi politik. Konsep tersebut digunakan dalam penelitian ini karena menggambarkan realitas yang terjadi pada penyandang disabilitas netra pada saat berpartisipasi di Pemilu. Metode yang digunakan dalam peelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi agar penggalian data lebih detail. Kemudian teknik pengumpulan informan dalam penelitian ini adalah porposive sampling, karena memfokuskan pada ciri-ciri subyek yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah penyandang disabilitas netra melakukan partisipasi politik dalam Pemilu dengan dasar sebagai warga Negara Indonesia. Mereka melakukan partisipasi politiknya terlihat mulai dari mereka berusaha mencari informasi tentang calon pemimpin, kemudian adanya proses diskusi dengan teman, dan juga mereka memilih pemimpin dengan melihat visi dan misi yang dimiliki pemimpin tersebut. Penyandang disabilitas netra memilih dengan dasar agar kehidupan mereka lebih baik, dan juga untuk kepentingan kelompok mereka. Selain itu adanya campur tangan dari pihak partai yang akan dipilih yang mempengaruhi perilaku partisipasi politik disabilitas netra di PILKADA 2015. Hal tersebut merupakan bukti bahwa penyandang tuna netra melakukan partisipasi politiknya dengan kesadaran penuh serta sukarela dan juga dengan tujuan secara tidak langsung untuk merumuskan kebijakan publik pemerintah