Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (Studi Di Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, diambil dasar dalam pasal 5 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan yang mewajibkan setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki IMB. Akan tetapi di Kecamatan Wonokromo masih banyak masyarakat yang tidak memiliki IMB. Artikel ini juga membahas implikasi dari bangunan yang tidak memiliki IMB. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang, Satpol PP dan masyarakat kecamatan wonokromo Kota Surabaya. Hasil penelitian ini diketahui bahwa penegakan hukum terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB yakni tidak ada penegakan hukum karena masih banyak bangunan yang berdiri tidak memiliki IMB dan tidak ada penegakan dari Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Implikasi dari penegakan hukum tersebut yakni akan semakin banyaknya bangunan yang berdiri tanpa memiliki IMB, dan implikasi lainnya yakni masyarakat tidak memiliki keinginan yang kuat untuk mengurus IMB