Perlindungan Hukum Bagi Bank Akibat Wanprestasi Penilai Publik Dalam Pemberian Appraisal Report

Skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya pandangan bahwa pada saat ini penilai publik memiliki peran hampir diseluruh aspek perekonomian, hal ini dikarenakan penilai publik dianggap sebagai suatu jasa profesional yang memiliki tugas untuk memberikan pendapat atau penilaian terhadap asset atau properti. Dalam dunia perbankan penilai publik memiliki peran untuk melakukan penilaian terhadap aset milik calon debitur yang akan dijadikan sebagai jaminan kredit. Penilaian terhadap benda jaminan kredit dapat dilakukan secara internal maupun secara eksternal. Penilaian secara internal adalah penilaian yang dilakukan sendiri oleh bank. Sedangkan penilaian secara eksternal adalah penilaian yang dilakukan dengan adanya perjanjian kerjasama penilaian antara bank dengan penilai publik. Sesuai dengan asas pacta sunt servanda yaitu perjanjian akan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang menyetujui perjanjian tersebut. Namun dengan adanya perjanjian penilaian tidak menutup kemungkinan bahwa para pihak untuk melakukan wanprestasi. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada PT. Bank CIMB Niaga Kabupaten Jember, dimana salah satu penilai publik yang bekerjasama dengannnya melakukan mark up terhadap appraisal report. Kemudian pada saat debitur mengalami kredit macet, dan bank ingin melelang benda jaminan tersebut, pada saat ini lah bank baru mengetahui bahwa appraisal report yang diberikan telah di mark up. Hal ini tentu sangat merugikan bank, karena bank tidak bisa mendapat pembayaran atas sisa kredit debitur dari hasil penjualan lelang tersebut. Hal ini menunjukan bahwa dengan adanya perjanjian penilaian saja dianggap belum cukup untuk memberikan efek jera kepada penilai publik dan menuntut penilai publik agar menjalankan kewajibannya sesuai dengan SPI dan KEPI yang berlaku sebagai acuan dalam menjalankan profesinya. Selain itu pengaturan mengenai penilai publik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 Tentang Penilai Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017. Namun dalam peraturan ini hanya mengatur mengenai syarat administrasi berserta sanksi administrasinya. Sedangkan apabila melihat pada kenyataannya bahwa semakin banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh penilai publik yang dapat merugikan pengguna jasa secara material, maka perjanjian penilaian, permenkeu, SPI, KEPI dianggap kurang untuk mengatasi permasalahan yang ada. Hal ini karena SPI dan 9 KEPI belum memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak lebih dari sebuah pedoman yang harus dipatuhi tanpa adanya sanksi hukum baik pidana maupun perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum apa yang dapat diberikan bagi bank akibat wanprestasi penilai publik dalam pemberian appraisal report. Jenis penilitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis, yang dibantu dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan cara interpretasi gramatikal dan sistematis. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perlindungan hukum represif yang dapat diberikan kepada bank sebagai pihak yang dirugikan karena adanya wanprestasi penilai publik dalam pemberian appraisal report. Perlindungan tersebut berupa pengajuan gugatan keperdataan dengan dasar wanprestasi atau gugatan keperdataan dengan dasar perbuatan melawan hukum. Selain itu, bank juga bisa mengajukan gugatan pidana dengan dasar penipuan. Namun dalam hal perjanjian telah dibuat dan dilaksanakan, maka gugatan atas dasar penipuan tidak dapat diajukan. Hal ini dikarenakan antara wanprestasi dan penipuan memiliki konsep yang berbeda. Kemudian yang terakhir, bank dapat mengajukan aduan kepada MAPPI atas adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penilai publik dalam menjalankan tugasnya yang tidak sesuai dengan SPI dan KEPI. Perlunya pengaturan secara khusus mengenai perjanjian penilaian dan pertanggung jawaban penilai publik, guna mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan para pihak yang bersangkutan serta menjaga nama baik penilai publik sebagai suatu jasa profesional