Dinamika Pembangunan Infrastruktur Di Wilayah Kepulauan Sumenep Madura

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fenomena lingkaran keterbatasan infrastruktur di Kepulauan Sumenep Madura yang disebabkan masalah lokasi yang terpencil dan moral hazard stakeholder (pemerintah, swasta, dan masyarakat). Selain itu, penelitian ini juga akan mengungkap peran kearifan lokal masyarakat di kepulauan terpencil dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur yang selama ini tidak dapat disediakan oleh pemerintah dan swasta. Secara teoris hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan melengkapi khasanah ilmu pengetahuan di bidang pembangunan ekonomi terutama terkait dengan teori moral dan pilihan rasional, teori keagenan, dan teori ekonomi kelembagaan aspek modal sosial dan tindakan kolektif, sehingga bermanfaat bagi para akademisi dan praktisi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik triangulasi. Peneliti terlibat langsung dalam fenomena yang diteliti, sehingga diperoleh informasi yang sesuai dengan keunikan obyek yang diteliti, dengan kebenaran makna sesuai dengan intrepretasi dan pemahaman para pelakunya (emic). Informan awal dipilih berdasarkan purposive sampling dan selanjutnya snow ball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika pembangunan infrastruktur di Kepulauan Sumenep diwarnai oleh fenomena lingkaran keterbatasan infrastruktur yang disebabkan oleh masalah lokasi yang terpencil dan moral hazard stakeholder (pemerintah, swasta, dan masyarakat). Sesuai teori keagenan, semua stakeholder ketika berperan sebagai agent cenderung melakukan moral hazard. Kedua masalah tersebut telah menyebabkan pemerintah dan swasta tidak dapat berfungsi dengan baik, sehingga semua kebijakan pembangunan infrastruktur yang telah diterapkan pemerintah tidak dapat menjangkau wilayah kepulauan yang terpencil. Sesuai dengan teori modal sosial, ketika pemerintah dan swasta tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka masyarakat di kepulauan terpencil terdorong untuk memanfaatkan modal sosial (kearifan lokal) yang mereka miliki untuk memfasilitasi tindakan kolektif gotong royong, dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur yang selama ini tidak dapat disediakan oleh pemerintah dan swasta. Modal sosial masyarakat Kepulauan Sumenep bersumber dari norma Agama (Islam) dan norma budaya (Suku Bugis dan Madura). Dengan demikian, direkomendasikan kepada pemerintah agar melaksanakan pembangunan infrastruktur di kepulauan terpencil secara terpadu dan berkelanjutan, dengan komitmen moral yang kuat. Selain itu, pemerintah juga direkomendasikan untuk memfasilitasi tindakan kolektif gotong royong masyarakat pada penyediaan infrastruktur yang tidak dapat disediakan oleh pemerintah