Kewajiban Pengembang Perumahan Terhadap Penyediaan Lahan Pemakaman Umum (Studi Pelaksanaan Pasal 5 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah)

Pada skripsi ini penulis mengangkat tentang Kewajiban Pengembang Perumahan Terhadap Penyediaan Lahan Pemakaman Umum (Studi Pelaksanaan Pasal 5 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah). Bahwa untuk meningkatkaan lahan pemakaman di Kota Surabaya pemerintah Kota Surabaya mewajibkan pengembang perumahan untuk menyediakaan lahan pemakaman umum.dikarenakaan kebutuhan lahan pemakaman di Kota Surabaya yang terbatas jumlahnya dengan pembangunan perumahan yang dilakukan secara terus menerus. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah, 1.Untuk mеngеtahui dan mеnganalisis pelaksanaan pasal 5 ayat (1) dan (2) peraturan walikota surabaya nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman kepada pemerintah daerah 2.Untuk mеngеtahui dan mеnganalisis faktor hambatan dan upaya Pemerintah Kota Surabaya terkait pelaksanaan pasal 5ayat (1) dan (2) peraturan walikota Surabaya nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman kepada pemerintah daerah Kemudian jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya. Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan responden. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumentasi dan studi penelusuran. Teknik analisa data adalah deskriptif analisis. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam Pelaksanaan Pasal 5 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah adalah Cukup efektif adapun beberapa kendala yang dihadapi Pelaksanaan Pasal 5 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah adalah kurangnya kesadaran pengembang perumahan di Kota Surabaya serta kurangnya pengawasan dari masyarakaat Upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi kepada pengembang dan masyarakaat bahwa setiap pembangunan perumahan yang ada di Kota Surabaya harus menyediakaan lahan pemakaman umum