Peran Serta Masyarakat Terhadap Pasal 140 Peraturan Daerah Provinsi Dki Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi (Studi Di Kota Administrasi Jakarta Utara)

Saat ini, terjadi invasi besar-besaran oleh kendaraan pribadi yang membutuhkan proporsi ruang yang cukup luas, menyebabkan kapasitas jalan semakin sempit dan berujung terjadinya kemacetan. Pada kenyataannya sampai saat ini pemerintah belum mampu mewujudkan moda transportasi umum yang nyaman dan aman bagi masyarakat. Masih banyaknya masyarakat yang tidak menyediakan garasi sesuai kendaraan yang dimilikinya, masih banyak masyarakat yang memarkir kendaraan di jalan lalu lalang kendaraan lain. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji persoalan hukum yang dilakukan dengan cara langsung mengunjungi lokasi penelitian. Dalam hal ini konteks penelitian empiris adalah penelitian terhadap pelaksanaan perundang-undangan. Teknik yang digunakan berupa data primer yang menggunakan observasi untuk menelaah lebih dalam mengenai permasalahan yang didukung dengan studi literatur wawancara serta dokumentasi yang dilakukan kepada pihak-pihak Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta Utara, serta menggunakan kuesioner yang ditujukan kepada masyarakat Kelurahan Tugu Utara. Hasil yang diperoleh adalah kebanyakan masyarakat DKI Jakarta khususnya Tugu Utara tidak memiliki parkir pribadi atau garasi. Masyarakat masih sedikit peran sertanya dalam penegakan pasal 140 ayat (1) dan (2) Undang – Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi dan kewajiban dalam memiliki parkir pribadi di Jakarta Utara yang berjalan kurang efektif dan kurang ditaati oleh para pemilik kendaraan bermobil di Jakarta Utara