Analisis Hubungan Principal-Agent Dalam Proses Penyusunan Apbd Di Kota Malang: Studi Fenomenologi

Permasalahan dalam proses penganggaran muncul ketika munculnya perilaku opportunistik. Perilaku oportunistik tidak hanya dilakukan oleh agent (eksekutif), tetapi juga oleh principal (legislatif). Berdasarkan teori yang ada, perilaku oportunistik principal (legislatif) terjadi karena memiliki keunggulan kekuasaan (discretionary power) sehingga principal akan menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau golongannya sendiri. Sementara perilaku opportunistik agent (eksekutif) terjadi karena memiliki keunggulan informasi dibandingkan pihak principal. Berkaitan dengan hubungan principal – agent antara legislatif dan eksekutif, serta adanya kecenderungan perilaku opportunistik dalam proses penganggaran, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk (1) Menganalisis fenomena proses penganggaran di Kota Malang dalam interaksi kepentingan legislatif dan eksekutif; (2) Menganalisis peran legislatif dan eksekutif dalam pengalokasian anggaran Pemerintah Daerah Kota Malang dalam perspektif agency theory; (3) Mengidentifikasi perilaku oportunistik dalam proses penganggaran di Kota Malang; (4) Menganalisis dampak perilaku oportunistik terhadap kinerja pembangunan daerah di Kota Malang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Lokasi studi kasus yang dipilih untuk penelitian ini adalah Kota Malang. Adapun hasil dari penelitian ini di antaranya, (1) Proses penganggaran yang terjadi pada Kota Malang berdasarkan pada RKPD yang terdiri dari hasil musrenbang dan Renja SKPD, namun demikian dalam proses penyusunan APBD di Kota Malang masih belum melibatkan peran pokok pikiran dalam proses penyusunan APBD; (2) Peran legislatif (principal) dalam pengalokasian anggaran Pemerintah Daerah Kota Malang dalam perspektif agency theory masih lebih rendah daripada peran eksekutif (agent); (3) Adanya perilaku oportunistik dalam proses penganggaran di Kota Malang dilakukan oleh pihak eksekutif (agent) maupun legislatif (principal) untuk mendapatkan keuntungan di masing-masing pihak dalam penyusunan anggaran; (4) Adanya perilaku oportunistik memberikan dampak terhadap inefisiensi APBD di Kota Malang