Implementasi Kebijakan Keuangan Desa Dalam Rangka Tertib Administrasi Keuangan Desa (Studi Pada Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)

Kebijakan keuangan desa sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ditingkat desa. Pengelolaan keuangan desa bergantung pada kemampuan pengelola keuangan tersebut dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan. Selain itu sistem administrasi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan harus berada ditangan yang benar, dilaksanakan dengan pengaturan yang ada, serta dilaksanakan dengan benar, rapi, dan tertib. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan keuangan desa dalam rangka tertib administrasi keuangan di Desa Wonokasian dan mengetahui faktor-faktor dalam implementasi kebijakan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Model analisis data yang digunakan adalah model analisis Miles dan Huberman dengan cara pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan bahwa kebijakan keuangan desa berupa APBDes yang telah disepakati sebelumnya dalam musrembangdes. Struktur APBDes terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Implementasi atau pelaksanaan kebijakan keuangan di Desa Wonokasian, khususnya dalam hal tertib administrasi keuangan didasarkan pada variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur organisasi. Sarana dan prasarana yang memadai dan adanya partisipasi dari masyarakat desa yang cukup aktif menjadi faktor pendorong dalam pelaksanaan kebijakan keuangan desa. Sumberdaya aparatur yang kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya, komunikasi dan kerjasama antar aparatur desa yang kurang baik, tuntutan dari masyarakat diluar kebijakan yang ada, kurangnya transparasi dana pada kotak dana partisipasi, adanya kebijakan yang rancu dan keterlambatan pencairan dana menjadi faktor penghambat pelaksanaan kebijakan keuangan dan tidak mencerminkan suatu tertib administrasi desa. Rekomendasi dalam implementasi kebijakan keuangan desa terkait tertib administrasi keuangan desa yaitu perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan atau diklat yang intensif. Selain itu, perlu adanya peningkatan kontrol dari kepala desa terkait hubungan komunikasi perangkat, perlu adanya transparasi dana terkait kotak dana partisipasi, perlu adanya ketegasan dari kepala desa menolak permintaan masyarakat yang diluar dari kebijakan yang ada