Analisis Penerapan Earmarking Tax Atas Pajak Rokok Untuk Pengadaan Smoking Area (Studi Pada Kabupaten Malang)

Earmarking tax dari pajak rokok di Kabupaten Malang masih belum membiayai pelayanan kesehatan masyarakat terutama dalam pembangunan smoking area namun dibiayai oleh DBHCHT. Pajak rokok yang memiliki dasar hukum memiliki hak untuk membiayai smoking area. Peraturan dari pajak rokok yang sudah jelas peruntukkannya bertumpang tindih dengan DBHCHT dalam pengadaan tempat khusus untuk merokok (smoking area). Tujuan dari penelitian ini berasal dari latar belakang yang ada. Pertama mengetahui jumlah dana earmarking tax dari pajak rokok yang diterima Kabupaten Malang. Kedua untuk mengetahui penerapan earmarking tax dari pajak rokok untuk pendanaan smoking area di Kabupaten Malang. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah deskriptif. Metode analisis dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada jumlah bagi hasil pajak rokok yang diterima Kabupaten Malang, jumlah earmarking tax dari pajak rokok serta penerapan earmarking tax atas pajak rokok tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah dan waktu penerimaan bagi hasil pajak rokok di Kabupaten Malang ditentukan oleh Provinsi. Penerimaan bagi hasil pajak rokok tersebut sebagian dananya atau earmarking tax minimal 50% telah dimanfaatkan oleh Kabupaten Malang sesuai peraturan, Kabupaten Malang memanfaatkan earmarking tax dari pajak rokok sebagian sudah sesuai petunjuk teknis penggunaan pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat, namun tidak pada pembangunan smoking area. Pemakaian pajak rokok di Kabupaten Malang juga mendanai kegiatan yang tidak memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, justru terkait dengan pemeliharaan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Penggunaan pajak rokok dengan cukai rokok hampir sama sehingga pengguna anggaran pajak rokok mengira kedua jenis dana tersebut sama saja. Saran yang bisa diberikan oleh penulis terkait hasil penelitian yaitu perlu adanya peningkatan pengetahuan dari pihak penerima dan pengguna anggaran terkait penerimaan bagi hasil dari pajak rokok. Perlu adanya komunikasi antar SKPD terkait pemakaian earmarking tax dari pajak rokok, agar pihak pemakai anggaran lebih mengetahui kegiatan apa saja yang dapat dilakukan selain kegiatan yang sudah didanai oleh dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Teruatama dalam pembangunan smoking area. SKPD yang tidak memiliki hubungan dengan peningkatan kesehatan masyarakat harus menyadari tidak memilik hak untuk menggunakan earmarking tax dari pajak rokok