Urgensi Pengaturan Tata Cara Pembuktian Tindak Pidana Siber (Cybercrime)

Latar belakang pemilihan tema skripi ini adalah banyaknya kasus tindak pidana siber diakibatkan karena pengaruh perkembangan teknologi yang pesat akan tetapi aparat penegak hukum tidak bisa mengimbangi hal tersebut diakibatkan peraturan hukum di Indonesia masih belum mengatur secara jelas mengenai tata cara pembuktian tindak pidana siber (cybercrime). Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apa urgensi pengaturan tata cara pembuktian tindak pidana siber (cybercrime)? (2) Bagaimanakah alternatif pengaturan yang tepat terhadap tata cara pembuktian tindak pidana siber (cybercrime)? Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalitis dengan mengunakan interpretasi sistematis dengan cara mencari pengertian dari suatu rumusan normas hukum untuk memperoleh jawaban atas sebuah permasalahan. Dari hasil penelitian dan analisis sesuai dengan metode di atas, maka Penulis memperoleh hasil penelitian dan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan yakni tentang tata cara pengaturan pembuktian tindak pidana siber (cybercrime) tidak diatur secara pasti dalam Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh sebab itu perlu diatur tata cara pembuktian yang benar dan rinci tentang tindak pidana siber (cybercrime) agar aparat penegak hukum memiliki acuan untuk mengungkap kejahatan tindak pidana siber (cybercrime)