Reformulasi Pemberian Hadiah Kepada Dokter Berstatus Non Pegawai Negeri Sipil Sebagai Bentuk Tindak Pidana Gratifikasi (Analisis Yuridis Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan)

Banyaknya kasus gratifikasi oleh dokter, termasuk dokter Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja sama dengan perusahaan farmasi mengakibatkan dokter meresepkan obat-obat tertentu yang berasal dari perusahaan farmasi tersebut kepada pasien. Sebagai upahnya, dokter mendapatkan berbagai fasilitas, seperti naik haji, jalan-jalan dan sebagainya. Dampak lainnya adalah harga obat di masyarakat juga menjadi mahal. Gratifikasi merupakan hal yang dilarang, namun tidak ada aturan hukum yang mengatur mengenai pemberian hadiah kepada dokter berstatus non pegawai negeri sipil sebagai bentuk tindak pidana gratifikasi, sehingga tidak ada sanksi pidana yang dapat diberikan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah dokter berstatus Non PNS dapat dikualifikasikan menerima gratifikasi menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi? (2) Bagaimana perbandingan pengaturan pemberian hadiah kepada dokter berstatus Non PNS sebagai bentuk tindak pidana antara Indonesia dan Jerman? (3) Bagaimana reformulasi pengaturan pemberian hadiah kepada dokter berstatus Non PNS sebagai bentuk tindak pidana gratifikasi di Indonesia? Penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa perlu adanya reformulasi aturan yang mengatur secara khusus terkait pemberian hadiah kepada dokter berstatus Non PNS sebagai bentuk tindak pidana gratifikasi sehingga ada sanksi pidana yang dapat diterapkan. Diperlukannya hal ini karena dokter Non PNS yang menerima gratifikasi tidak dapat dijerat berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah, menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian. Untuk itu ada hal-hal yang bisa diterapkan dari aturan hukum negara Jerman, yaitu pasal 299a dan 299b German Criminal Act (Strafgesetzbuch – StGB) terkait korupsi di sektor kesehatan