Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang dalam pemeliharaan infrastruktur jalan serta faktor penghambat kinerjanya dalam pemeliharaan infrastruktur jalan. Diketahui permasalahan akan pemeliharaan infrastruktur jalan terjadi di Kota Malang seperti adanya jalan berlubang yang membuat masyarakat menjadi tidak nyaman. Untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan suatu evaluasi kinerja yang diharapkan dapat memberikan manfaat bukan hanya bagi organisasi, tetapi juga bagi seorang pimpinan, dan pegawai. Maka perlu adanya analisis terhadap tingkat keberhasilan kinerja DPUPR Kota Malang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam urusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian ini menggunakan indikator Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Hasil Penelitian ini menunjukkan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh DPUPR Kota Malang dalam pemeliharaan infrastruktur jalan berdasarkan indikator produktivitas yaitu sudah baik, kualitas pelayanan dan responsibilitas belum baik, responsivitas dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi, serta akuntabilitas dilakukan dengan memberikan informasi mengenai laporan kegiatan kepada masyarakat. Faktor penghambat kinerja DPUPR Kota Malang dalam pemeliharaan infrastruktur jalan yaitu keterbatasan anggaran dalam pemeliharaan vii infrastruktur jalan dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pada DPUPR Kota Malang. DPUPR Kota Malang perlu melakukan perbaikan dalam sistem pengurusan Advice Planning (AP), dalam melayani proses pengurusan berkas pemeliharaan jalan harus menekankan pada Standar Operasional Prosedur (SOP), melakukan koordinasi dan kerjasama stakeholders untuk menutup kekurangan anggaran, serta proses pengadaan tenaga pegawai dengan mempertimbangkan latar belakang tingkat pendidikan, usia serta bidang keahlian yang sesuai dengan kebutuhan agar setiap pegawai mampu menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan yang diharapkan