Keabsahan Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Di Luar Negeri Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat di luar negeri. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai keabsahan terkait perjanjian perkawinan yang dibuat di luar negeri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan hanya diatur secara singkat dalam satu pasal, yaitu Pasal 29. Dalam pasal tersebut hanya mengatur mengenai perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkwinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan harus tertulis, yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, perjanjian tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, perjanjian kawin berlaku terhadap pihak ketiga setelah perjanjian tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendeketan kasus (case approach). Hasil penemuan hukum akan diinterprestasikan menggunakan metode interprestasi gramatikal, sistematis dan sosiologis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia, berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia, perjanjian perkawinan yag dibuat di luar negeri tidak sah bilamana tidak dicatatkan pada kantor catatan sipil, dan bahwa kantor catatan sipil hanya akan melakukan pencatatan apabila memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri