Efektifitas Pelaksanaan Penegakkan Hukum Pasal 13 Huruf (E) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Pohon ( Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Surabaya )

Pada skripsi ini penulis meneliti tentang bagaimana pelaksanaan pasal 13 huruf (e) Peraturan Daerah Kota Surabaya No 19 Tahun 2014 tentang Perlindungan Pohon dalam rangka menekan, mencegah dan mengantisipasi agak tidak terjadi penebangan pohon didalam kota. Dalam skripsi ini juga dibahas tentang efektifitas pelaksanaan tersebut, juga membahas tentang hal-hal apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah pelaksanaan penegakkan hukum pasal 13 huruf (e) Peraturan Daerah Kota Surabaya No 19 Tahun 2014 tentang Perlindungan Pohon sudah berjalan efektif? (2) Apa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penegakkan hukum pasal 13 huruf (e) Peraturan Daerah Kota Surabaya No 19 Tahun 2014 tentang Perlindungan Pohon dan solusi menangani hambatan-hambatan tersebut? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Melakukan penelitian di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. Data berdasarkan data primer hasil wawancara dengan menggunakan teknik pengambilan data melalui wawancara dan pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis dan data sekunder berdasarkan studi kepustakaan. Variabel dan Populasi menggunakan purposive sampling dengan penentuan sampel yang penuli anggap berkompeten. Teknik analis yang penulis gunakan ialah deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian menggunakan metode tersebut, penulis mendapatkan hasil penelitian atas rumusan masalah yang penulis angkat, pelaksanaan penegakkan hukum Peraturan Daerah No 19 Tahun 2014 tentang Perlindungan Pohon sudah berjalan efektif dari tiap tahunnya penebangan liar di Kota Surabaya berkurang tiap tahunnya. Akan tetapi jumlah penebangan pohon di Kota Surabaya tetap tinggi dikarenakan banyak bisnis-bisnis bertebaran di Kota Surabaya. Pemerintah sendiri selalu berupaya agar menekan penebangan pohon tersebut agar kadar udara disekitar wilayah pohon tersebut tetap terjaga. Banyak masyarakat sendiri setelah melakukan penebangan tidak melakukan pergantian seperti yang di perjanjikan awalnya dan tidak memenuhi syarat dalam melakukan permohonan perizinan sehingga membuat izin yang dia ajukan di tolak oleh pemerintah. Dalam Skripsi ini penulis memberikan saran kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya untuk dapat memberikan pengawasan yang optimal xiv agar pelaku penebangan tidak bisa kabur dari sanksi yang dia perbuat. Selain itu, saran juga diberikan kepada Masyarakat agar senantiasa menjaga kondisi lingkungan hidupnya dengan baik, dan mulai taat hukum dan menyadari bahwa pemerintah sendiri sudah berupaya agar birokrasi di pemerintahan dipermudah agar memudahkan masyarakat dalam mengurus izin