Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Menyelesaiakan Perselisihan Antara Pekerja Rumah Tangga Dan Pemberi Kerja

Hubungan pekerja rumah tangga dan pemberi kerja masih menjadi perbincangan hingga sekarang, hal ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (yang selanjutnya disebut UUK). terkait pasal 1 angka 15 UUK yang menjelasakan Hubungan kerja. Hubungan kerja yang dimaksud adalah hubungan yang terjadi antara pekerja rumah tangga. Perlu diketahui terlebih dahulu mengenai hubungan kerja terdapat pasal-pasal yang terkait yaitu pasal 1 angka 4 menjelaskan tentang pemberi kerja, pasal 1 angka 5 menjelaskan tentang pengusaha dan pasal 1 angka 14 menjelaskan tentang perjanjian kerja. sehingga dapat dikatakan hubungan kerja. Penelitian ini juga didasarkan pada penelitian sebelumnya Oleh OKTAVIANI SYAFITRI, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2016 yang mengangkat “Hubungan Hukum antara Orang yang bekerja pada rumah tangga dan pemberi kerja”. Penelitian tersebut menyimpulkan, Hubungan Pekerja rumah tangga dan pemberi kerja adalah Hubungan kerja berdasarkan pasal 1 angka 15 UUK. Sehingga, yang menjadi permasalahan ketika terjadi perselisihan apakah merupakan kewenangan Pengadilan hubungan Industrial. Berdasarkan Latar Belakang Penelitian, dirumuskanlah rumusan masalah yaitu tentang bagaimana kewenangan Pengadilan Hubungan Industiral dalam menyelesaiakan perselisihan antara Pekerja Rumah Tangga dan Pemberi kerja. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum metode yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (statute approach) Penggunaan jenis penelitian yuridis normatif terkait ketidakjelasan terhadap pengaturan hubungan hukum antara PRT dan pemberi kerja. Dan menggunakan metode analisis interpretasi konstruksi hukum untuk melihat sisi normatif tersebut. Sehingga kemudian untuk menyelesaiakan perselishan tersebut terhadap perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga. Hasil penelitian diperoleh bahwa hubungan antara PRT dan majikan bukan merupakan hubungan kerja yang diatur dalam UUK. Terkait hal ini adalah subjek hukum majikan tidak dipersamakan dengan pengusaha. Sehingga kemudian, terjadi perselishan yang merugikan PRT dan mengajukan gugatan disini berdasarkan undang-undang nomor 02 tahun 2004 tentang pengadilan perselisihan hubungan industrial tidak berwenang dalam menyelesiakan perselisihan tersebut dan menolak ketika PRT mengajukan gugatan. hal ini dikarenakan Pengadilan hubungan Industrial menyelesaiakan peselisihan bila itu merupakan hubungan kerja berdasarkan UUK. Sehingga, dengan sepantasnya penyelesaian tersebut diselesaikan di Pengadilan Negeri bahwa perjanjian kerja tersebut termasuk dalam perjanjian kerja dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata buku ke III Bab ke VIIa