Implementasi Pasal 62 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pengendalian Banjir Dalam Penataan Ruang Di Kabupaten Situbondo (Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Cipta Karya Kabupaten Situbondo)

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai Implementasi pasal 62 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pengendalian Banjir Dalam Penataan Ruang Di Kabupaten Situbondo. Adapun pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya suatu masalah dalam pelaksanaan penataan ruang di Kabupaten Situbondo, terutama dalam penerapan pasal 62 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait pengendalian banjir yang telah dilaksanakan akan tetapi belum efektif dalam penerapannya. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat 3 rumusan masalah, yakni: (1) Bagaimanakah Implementasi Pasal 62 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Situbondo terhadap pengendalian banjir dalam penataan ruang di Kabupaten Situbondo? (2) Apa saja faktor penghambat dalam mewujudkan rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Situbondo berdasar Pasal 62 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo terhadap pengendalian banjir dalam penataan ruang di Kabupaten Situbondo? (3) Bagaimanakah solusi untuk mengatasi hambatan dalam mewujudkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Situbondo berdasar Pasal 62 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo terhadap pengendalian banjir dalam penataan ruang di Kabupaten Situbondo? Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yakni dengan penelitian studi lapang dan fakta dari hasil penelitian dan personal survey. Bahan hukum primer, dan sekunder yang telah diperoleh penulis kemudian akan dipaparkan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa dalam pelaksanaan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentangRencana Tata Ruang Wilayah terhadap pengendalian banjir di Kabupayten Situbondo telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang dengan bantuan instansi lain, akan tetapi masih belum efektif dalam pelaksanaannya hal ini dikarenakan adanya hambatan yang menjadi penghamabat bagi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang dalam melaksanakan Penataan ruang dalam pengendalian banjir tersebut