Dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan memiliki makna penghinaan yang rancu di dalamnya. Terdapat frase “perbuatan lain dengan maksud menghina” dalam pasal tersebut menjadikan ketentuan dalam pasal 66 tersebut memiliki kekaburan makna. Hal tersebut menyebabkan, perbuatan di frase “perbuatan lain” memiliki makna ganda yang akhirnya akan membuat tindakan yang mungkin tidak bermaksud menghina dapat dikatakan menghina. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa makna penghinaan dalam tindak pidana penghinaan Bendera Negara dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan berdasarkan p...
Penelitian ini mengkaji tinjauan yuridis pasal 7 Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Na...
Kajian ini membahas tentang Penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan A...
Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Des...
Kerusakan lingkungan hidup tidak lepas dari perbuatan manusia dalam mengelola dan memanfaatkan lingk...
Latar belakang pemilihan judul tersebut karena terdapat kejanggalan pada Undang-Undang nomor 28 tahu...
Delik izin lingkungan dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pen...
Keberadaan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diharap...
Kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga merupakan tidakan yang bertentangan dengan norma masyar...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk kejahatan kehutanan ...
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Sabu sangatlah perlu dila...
Keamanan pangan olahan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk melindungi konsumen dari segala ben...
Pembakaran hutan dan lahan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam undang-undang, yakni diatu...
Dampak dari terciptanya Undang-Undang Cipta Kerta terhadap otonomi Daerah khususnya pada ketentuan m...
Kajian ini membahas tentang Penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan A...
Dampak dari terciptanya Undang-Undang Cipta Kerta terhadap otonomi Daerah khususnya pada ketentuan m...
Penelitian ini mengkaji tinjauan yuridis pasal 7 Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Na...
Kajian ini membahas tentang Penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan A...
Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Des...
Kerusakan lingkungan hidup tidak lepas dari perbuatan manusia dalam mengelola dan memanfaatkan lingk...
Latar belakang pemilihan judul tersebut karena terdapat kejanggalan pada Undang-Undang nomor 28 tahu...
Delik izin lingkungan dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pen...
Keberadaan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diharap...
Kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga merupakan tidakan yang bertentangan dengan norma masyar...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk kejahatan kehutanan ...
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Sabu sangatlah perlu dila...
Keamanan pangan olahan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk melindungi konsumen dari segala ben...
Pembakaran hutan dan lahan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam undang-undang, yakni diatu...
Dampak dari terciptanya Undang-Undang Cipta Kerta terhadap otonomi Daerah khususnya pada ketentuan m...
Kajian ini membahas tentang Penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan A...
Dampak dari terciptanya Undang-Undang Cipta Kerta terhadap otonomi Daerah khususnya pada ketentuan m...
Penelitian ini mengkaji tinjauan yuridis pasal 7 Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Na...
Kajian ini membahas tentang Penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan A...
Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Des...