Ekstensifikasi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya pemerintah harus mampu mengelola keuangan daerah dengan baik. Menggali potensi daerahnya merupakan tugas masing- masing pemerintah daerah. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki beban sebagai badan yang harus mampu memaksimalkan potensi daerah tentunya di sektor pajak dan retribusi. Salah satu pajak yang memiliki potensi adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pajak ini setiap tahunnya menjadi salah satu pajak terbesar yang menyumbang ke dalam kas daerah, kemudian sangat disayangkan ketika dalam kurun waktu 3 tahun terakhir pemasukan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor selalu tidak mencapai dari target yang diharapkan, maka dari itu penting bagi Badan Pajak dan Retribusi Daerah untuk memiliki strategi ekstensifikasi agar dapat memperluas jaringan dalam memaksimalkan potensi pajak tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berlokasi di Provinsi DKI Jakarta, sedangkan situs penelitian ini berada di Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Teknik Analisis Data menggunakan Miles, Huberman dan Saldana (2014) dalam menganalisis skripsi ini. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Badan Pajak dan Retribusi Daerah memiliki 2 bentuk Ekstensifikasi dalam memaksimalkan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yakni melalui Pendataan wajib pajak yang belum terdaftar atau baru dan Penyempurnaan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dalam hal ini telah mendapati hasil di kurun waktu 1 tahun terakhir telah terjadi peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar sehingga dapat dipastikan terjadi peningkatan penerimaan, kemudian dalam penyempurnaan tarif pajak Badan Pajak dan Retribusi Daerah berusaha membuat tarir penarikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dia angka maksimal yakni 10% yang nantinya tentu akan berdampak terhadap peningkatan penerimaan pajak tersebut. Faktor Pendukung dalam penelitian ini yaitu Standard Operating Procedure yang telah berjalan dengan baik, Legalitas Hukum yang jelas, Sumber Daya Manusia yang berkualitas, serta Sarana dan Prasarana yang memadai. Faktor Penghambatnya yaitu lemahnya Koordinasi dengan Wajib Pajak dan Koordinasi dengan BPH Migas