Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi)

Pariwisata menjadi salah satu sektor yang mulai diperhitungkan sebagai sektor yang diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap perekonomian masyarakat sekitar dan juga terhadap perekonomian daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi pariwisata. Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang terkenal akan potensi wisatanya. Sebagai kabupaten terluas di Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi kekayaan alam dan warisan budaya yang beragam. Untuk memaksimalkan potensi pariwisata yang ada, Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyusun suatu Rencana Strategis tahun 2011-2015. Selain Rencana Strategis, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012. Terdapat 3 (tiga) fokus pembangunan pariwisata yaitu pembangunan industri pariwisata, pembangunan destinasi pariwisata, serta pembangunan promosi pariwisata. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah model interaktif milik Milles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan pembangunan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, secara umum program dan kegiatan tahun 2014-2016 telah terealisasi dengan baik, walaupun ada beberapa program pengembangan tidak terimplementasi dengan baik. Terkait pada retribusi pariwisata terhadap upaya peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyuwangi, realisasi pendapatan asli daerah telah melebihi target. Dalam implementasi kebijakan pembangunan pariwisata tentu terdapat faktor pendukung dan juga faktor penghambat. Faktor pendukung terdiri dari potensi pariwisata yang beragam jenisnya, kebijakan kepala daerah yang berbasis kepariwisataan yang mampu mendorong semangat pembangunan pariwisata, serta adanya sumber daya anggaran yang mencukupi. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain kepemilikan lahan obyek wisata yang sebagian masih milik Perhutani, kesadaran masyarakat yang rendah terhadap pariwisata, dan fasilitas jalan yang jelek menuju obyek wisata