Implementasi Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada PT Cheil Jedang Indonesia Di Kabupaten Pasuruan)

Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi usaha atau kepemilikan perusahaan yang cukup banyak serta juga dikenal sebagai segitiga emas. Namun, banyaknya usaha dan pabrikan di Kabupaten Pasuruan ternyata belum sepenuhnya membantu pembangunan daerah. Menyikapi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana impelementasi kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan oleh PT Cheil Jedang Indonesia di Kabupaten Pasuruan dan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan oleh PT Cheil Jedang Indonesia di Kabupaten Pasuruan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kulitatif dengan metode deskriptif. Analisis data menggunakan model interkatif Miles, Huberman & Saldana (2014). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Cheil Jedang Indonesia selaku pelaksana kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan telah berjalan dengan baik dan optimal. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah memudahkan PT CJI Pasuruan melalui arahan, batasan dan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Program-program yang telah berjalan dengan baik dapat membantu pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan di berbagai bidang dengan memperioritaskan desa sekitar perusahaan. Saran dari penelitian ini adalah memberikan pemberdayaan yang sesuai dengan potensi desa dengan tujuan memajukan ekonomi masyarakat, adanya keberlajutan pemberdayaan dengan pendanaan, informasi terkait program TSP dapat go-public, dan perbaikan peran pemerintah sebagai faciliating dengan segera melaksanakan sosialisasi kepada perangkat desa dan masyarakat