Implementasi Kebijakan Pemutihan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2016 Dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Gresik)

Penelitian ini dilakukan berdasarkan semakin besarnya kebutuhan daerah untuk melaksanakan pemerintahan Provinsi Jawa Timur, maka diperlukan upaya semaksimal mungkin dalam menggali potensi-potensi sumber penerimaan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan minat Wajib Pajak salah satunya dengan memberikan intensif pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor. Kantor Bersama SAMSAT merupakan instansi yang dalam kegiatannya berkoordinasi dengan tiga instansi yaitu Kepolisian Daerah, UPT Dinas Pendapatan Provinsi dengan PT. Jasa Raharja (Persero). Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik terutama dalam bidang pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Maka dari itu, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pemberian Keringanan Dan Pembebasan Pajak Daerah Untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2016 dalam hal ini adalah kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Kebijakan pemutihan ini bertujuan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Gresik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sehingga mampu menafsirkan fenomena yang terjadi. Fokus penelitian ini adalah (1) Implementasi kebijakan pemutihan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2016, (2) Kendala-kendala yang dihadapi Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Gresik untuk implementasi kebijakan pemutihan. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada peningkatan prosedur pelayanan Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Gresik ketika kebijakan pemutihan dilaksanakan. Dalam hal ini, Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Gresik hanya menambahkan waktu pelayanan saja bukan prosedur pelayanan. Ketentuan tarif Pajak Kendaraan Bermotor sudah diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kendala yang dihadapi Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Gresik dalam melaksanakan kebijakan pemutihan, yaitu adanya faktor internal dimana membludaknya jumlah Wajib Pajak yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor sehingga menjadikan adanya keterbatasan loket. Sedangkan faktor eksternal dari Wajib Pajak itu sendiri yang mana persepsi masyarakat akan pentingya membayar Pajak Kendaraan Bermotor masih kurang memahami