Kerja Sama Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa Dengan Pendekatan Partisipatif (Studi Pada Desa Gogorante Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memposisikan Desa Kelurahan menjadi desa yang memiliki hak khusus dimana pemerintahan desa mempunyai keleluasaan untuk mengatur dan menjalankan pemerintahannya sendiri sesuai dengan kewenangan berskala lokal dan bertanggung jawab lengsung kepada warga masyarakatnya. Perangkat desa selaku badan eksekutif memiliki fungsi untuk membantu kinerja kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku badan legislatif terbentuk sebagai wahana pelaksanaan demokrasi keterwakilan di desa, memiliki fungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang telah mampu digali dan ditampung oleh BPD tidak akan mampu disalurkan jika tidak terdapat kerja sama antara BPD dan pemerintah desa yang harmonis, dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang kemudian akan berimbas kepada pembangunan itu sendiri. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif mampu menggambarkan atau memecahkan masalah secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta- fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian kerja sama pemerintah desa dan BPD dalam pembangunan desa di Desa Gogorante berjalan dengan baik namun masih ada yang belum optimal. Banyak perangkat dan juga anggota BPD yang belum optimal dalam melaksanakan tugasnya dan juga masih ada masyarakat yang belum optimal dalam menyampaikan aspirasi untuk keberhasilan pembangunan desa. Masih terdapat pembangunan yang belum terlaksana karena banyak aspirasi masyarakat yang belum dilaksanakan. Masih perlu dilaksanakan kegiatan pelatihan bagi perangkat desa dan anggota BPD dan memperbaiki sarana dan prasarana untuk memperbaiki kinerjanya. Sosialisasi dan laporan pertanggung jawaban juga belum dilaksanakan dengan optimal hal ini menjadikan masyarakat belum menerima pelayanan dengan baik