Perumusan Unsur-Unsur Tindak Pidana Terhadap Satwa Langka Yang Dilindungi Dalam Putusan Pengadilan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan unsur-unsur tindak pidana terhadap satwa langka yang dilindungi dalam Putusan Pengadilan Negeri Sangata Nomor : 59/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sgt dan Putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor : 45/Pid.B/2016/Agm. Dari kedua putusan tersebut Pasal yang digunakan adalah pasal 21 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dari ke dua putusan tersebut adanya perbedaan terkait pemberian sanksi pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa yang kedua yaitu dimana unsur-unsur dalam putusan kasus tindak pidana terhadap satwa langka yang dilindungi tidak terpenuhi sehingga menimbulkan isu hukum baru yang mengakibatkan perbedaan pemidanaan. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu Mengapa hakim dalam putusannya menerapkan Pasal 21 Undang-Undang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya terkait tindak pidana terhadap satwa langka yang dilindungi tidak mencerminkan keadilan. Bagaimana seharusnya hakim menerapkan pasal tindak pidana terhadap satwa langka yang dilindungi yang selaras dengan tujuan hukum. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan metode Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) yaitu dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, dalam hal ini ialah Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang ke dua Pendekatan Kasus (case approach) yaitu dengan cara menelaah kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi dan telah memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (incraacht). Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Sangata Nomor: 59/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sgt adanya indikasi bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa terdapat unsur turut serta melakukan yaitu pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang ke dua yaitu dalam hal penjatuhan sanksi pidana yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Sangata Nomor : 59/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sgt pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor :45/Pid.B/2016/PN.Agm pidana penjara selama 4 (empat) tahun