Urgensi Pengaturan Perlindungan Bagi Penghayat Kepercayaan Dari Penghinaan Bagi Penghayat Kepercayaan Dari Penghinaan Terhadap Aliran Kepercayaannya

Saat ini masih banyak aliran-aliran kepercayaan yang masih ada dan terus berjalan di Indonesia. Aliran kepercayaan merupakan agama lokal yang ada di Indonesia yang juga merupakan agama turun-temurun dari leluhurnya atau nenek moyang. Namun sayangnya aliran kepercayaan ini belum mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal dari Negara. Padahal di dalam Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menjeaskan bahwa Negara akan menjamin kebebasan bagi setiap warga negaranya untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Dari bunyi pasal tersebut sudah jelas juga bahwa agama lokal juga termasuk di dalamnya tanpa terkecuali. Maka dari itu aliran kepercayaan berhak mendapat perlindungan hukum yang tidak mengandung diskriminasi terhadap penghayat kepercayaannya. Maka berdasarkan pemaparan diatas, penulis menggunakan rumusan masalah: 1) Apa urgensi pengaturan terkait perlindungan terhadap penghayat aliran kepercyaan dari penghinaan terhadap kepercayaannya? 2) Bagaimana pengaturan terkait perlindungan penghayat kepercayaan dari penghinaan terhadap kepercayaannya?. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan kemanfaatan dan sumbangsih terkait pengaturan perlindungan hukum bagi aliran kepercayaan, baik bagi para penghayat kepercayaan, masyarakat maupun para pihak dari bidang hukum sendiri. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer dan sekunder kemudian akan dianalisa secara deskriptif agar ditemukan sesuatu yang semula bersifat umum, kemudian dikategorikan dan disusun secara sistematis. Dari hal tersebut akan ditemukan alasan urgensi pengaturan perlindungan hukum bagi aliran kepercayaan dan dibentuk konsep perundang-undang baru tentang perlindungan hukum bagi aliran kepercayaan di Indonesia. Urgensi tersebut antara lain: 1) Agama dan Aliran Kepercayaan memiliki derajat yang sama dimata hukum. 2) Aliran Kepercayaan harus dilindungi oleh Negara sebagai wujud pertanggung jawaban Negara. 3) Menghindari sikap diskriminatif Negara terhadap Penghayat Aliran Kepercayaan. Dari urgensi tersebut ditemukan cara untuk melindungi keberadaan penghayat aliran kepercayaan, yaitu: 1) Dengan cara menambahkan frasa “dan aliran kepercayaan” di dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2) Menambahkan di bagian penjelasan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa makna agamadi dalam Pasal tersebut termasuk aliran kepercayaan juga di dalamnya. 3) atau membuat undang-undang yang baru terkait pengaturan perlindungan terhadap penghayat aliran kepercayaan