Politik Hukum Pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Politik Hukum Pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi karena karena adanya ketidakpastian hukum dimana didalam qanun jinayat tersebut masih banyak tindak pidana yang belum diatur. Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis dan mengetahui politik hukum pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terkait tindak pidana tertentu. Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan terkait dengan qanun jinayat membuktikan bahwa kebijakan dasar pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ini adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah Aceh diharapkan syari’at islam yang akan dituangkan kedalam qanun sebagai hukum (fiqih) Aceh dalam sistem hukum nasional dan sistem peradilan nasional, akan tetap berada dalam bingkai sejarah panjang penerapan syari’at islam diberbagai belahan dunia namun juga tetap bertumpu pada budaya dan adat istiadat lokal masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh. Upaya ini sering dinyatakan sebagai kegiatan menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur atau dengan ungkapan lain, kegiatan yang dianggap sebagai upaya untuk merumuskan aturan hukum yang rahmatan lil ‘alamin. Kemudian tindak pidana yang diatur didalam Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat hanya tindak pidana tertentu saja bahkan tindakan jinayat yang sangatlah banyak terjadi kasusnya tidak diatur, yang mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum. Hal tersebut disebabkan karena qanun jinayat tersebut hanya mengatur tentang perluasan dari Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar, Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir, dan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat