Kedudukan Hukum Kreditur Separatis Sebagai Pemegang Hak Kebendaan Dalam Hal Kepailitan (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/Puu-Xi/2013 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/Puu-Vi/2008)

Pada skripsi ini penulis meneliti mengenai kedudukan hukum kreditur separatis ketika terjadi kepailitan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XI/2013 (Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-VI/2008 (Putusan MK No.18/PUU-VI/2008), serta dikaitkan dengan Undang-Undang lain yang relevan mengatur mengenai posisi kreditur separatis dalam hal kepailitan. Penulisan penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya perbedaan pengaturan mengenai kedudukan kreditur separatis dalam kedua putusan MK yang telah disebutkan di atas. Majelis hakim dalam kedua putusan tersebut memiliki dasar argumentasi yang berbeda dalam menimbang perkara dengan perihal yang saling berkaitan. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat rumusan masalah berupa: (1) Bagaimana kedudukan kreditur separatis dalam dalam hal kepailitan menurut putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 67/PUU-XI/2013 dan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 18/PUU-VI/2008?, dan (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.67/PUU-XI/2013 dan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 18/PUU-VI/2008?. Kemudian metode penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, yang menggunakan jenis bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik penelusuran bahan hukum melalui studi kepustakaan. Setelah seluruh bahan hukum terkait penelitian yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknis analisis interpretasi gramatikal dan teknis analisis intepretasi sistematis, sehingga penelitian ini diharapkan mampu menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif yang lebih luas dan sistematis. Hasil penelitian mengenai rumusan permasalahan yang ditemukan yaitu: (1). Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 dan Putusan MK No.18/PUU-VI/2008 membawa implikasi hukum yang berbeda menganai kedudukan kreditur separatis; Putusan MK No.18/PUU-VI/2008 memposisikan kreditur separatis sebagai kreditur yang utama karena memiliki hak parate eksekusi; Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 memposisikan kreditur separatis dibawah pembayaran upah pekerja/buruh terutang ketika terjadi kepailitan; (2) Majelis hakim dalam putusan MK No.67/PUU-XI/2013 mengutamakan pertimbangan sosiologis dan kemanusiaan terhadap buruh; sedangkan Majelis hakim dalam putusan No.18/PUU-VI/2008 lebih mengutamakan pertimbangan positivis dan normatif atas hukum jaminan kaitannnya dengan hukum ketenagakerjaan