Perlindungan Hukum Terkait Hak Laktasi Bagi Pegawai Wanita Dengan Status Aparatur Sipil Negara (Perbandingan Hukum Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai perlindungan hukum terkait hak laktasi bagi Pegawai Wanita Aparatur Sipil (Perbandingan Hukum Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menemukan perlindungan hak laktasi bagi Pegawai Aparatur Sipil dalam melakukan perlindungan hukum. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis merumuskan rumusan masalah yaitu : 1) Apa bentuk perlindungan hukum terkait hak laktasi bagi pegawai wanita dengan status Aparatur Sipil Negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan 2) Bagaimana perbandingan pengaturan perlindungan hukum terkait hak laktasi bagi Pegawai Wanita dengan status Aparatur Sipil Negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan membaca, memahami, menelaah maupun mendengarkan kedua bahan hukum dar media atau internet. Kemudian teknik analisis data dilakukan dengan studi kepustakaan (library research). Dari hasil penelitian tersebut diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu : 1) Bentuk perlindungan hukum terkait hak laktasi bagi Pegawai Wanita dengan status Aparatur Sipil Negara memang tidak diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2) Perbandingan pengaturan perlindungan hukum terkait hak laktasi bagi Pegawai Wanita dengan status Aparatur Sipil Negara. Menurut pengaturan perlindungan hukum hak laktasi terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak mengatur secara jelas tentang hak menyusui, namun hanya diatur pada Peraturan Pemerintah tentang cuti melahirkan. Sedangkan Perlindungan hukum hak laktasi terkait ketenagakerjaan diatur jelas dalam Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pekerja/buruh perempuan mendapatkan hak menyusui anaknya selama waktu terebut harus dilakukan pada jam bekerja. Kesimpulan dan saran yang diberikan penulis terkait permasalahan diatas adalah Perlindungan hukum terkait Hak Laktasi bagi Pegawai Wanita Aparatur Sipil Negara memang tidak diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Saran yang diberikan terkait Perlindungan Hukum Hak Laktasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut adalah seharusnya pemerintah mengkaji peraturan perlindungan hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan menambahkan hak laktasi bagi Pegawai Wanita dengan status Aparatur Sipil Negara jika hal tersebut harus dilakukan selama waktu kerja dengan menyediakan ruang menyusui dan memberikan waktu untuk memerah ASI serta memberikan ASI eksklusif pada bayinya