Pengembangan Pendidikan Politik Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Pemerintahan Untuk Mewujudkan Indonesia Yang Inklusif

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pengembangan Pendidikan Politik bagi Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Pemerintahan Untuk Mewujudkan Indonesia yang Inklusif. Pilihan tema ini dilatarbelakangi oleh adanya tindakan diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas. Di mana mereka semua tidak mendapatkan aksesibilitas dalam pemenuhan hak-hak politiknya. Padahal hak politik bagi penyandang disabilitas merupakan hak asasi manusia yang telah dijamin keberadaannya di dalam UUDN RI Tahun 1945, Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Bentuk diskriminasi terhadap hak politik para penyandang disabilitas dilatarbelakangi oleh negara dan penyandang disabilitas itu sendiri, itu semua terjadi dikarenakan belum adanya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak politik bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimanakah dinamika pengaturan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? (2) Bagaimanakah konsep pengembangan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas untuk mewujudkan Indonesia yang inklusif? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan sejarah (historical approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yuridis preskriptif yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan cara melakukan menentukan isi atau makna aturan hukum dari konvensi internasional, deklarasi internasional, yang dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga nantinya memiliki arah dan tujuan yang jelas, dimana dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa semua tindakan diskriminasi terhadap pemenuhan hak-hak politik para penyandang disabilitas dapat diatasi dengan 2 konsep, yaitu pertama dibentuknya undang-undang tentang pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan sampai saat ini peraturan perundang-undangan tersebut masih belum ada, apabila ada semuanya itu masih belum aksesibel, karena dibentuk sebelum Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada tahun 2011 melalui UU No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi CRPD. Kedua konsep Civic Education (Pendidikan Politik) bagi penyandang disabilitas. Konsep ini menekankan bahwasannya penyandang disabilitas harus mendapatkan Pendidikan Politik pada xii pendidikan formal dan informal sehingga penyandang disabilitas akan bisa mempunyai kapasitas yang sama dengan orang normal dalam ranah perpolitikan