Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Situasi Beresiko Dan Darurat Berdasarkan Convention On The Rights Of Person With Disabilities

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Situasi Beresiko Dan Darurat Berdasarkan Convention On The Rights Of Person With Disabilities. Pilihan tema ini dilatar belakangi banyak terdapat tindakan diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas. Dimana mereka semua tidak mendapatkan aksesibilitas didalam perlindungan ketika terdapat situasi beresiko dan keadaan darurat. Padahal perlindungan bagi penyandang disabilitas merupakan hak asasi manusia yang telah dijamin keberadaannya didalam UUDN RI Tahun 1945, Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Bentuk diskriminasi terhadap perlindungan dalam situasi beresiko dan darurat terhadap para penyandang disabilitas dilatar belakangi oleh kurang pahamnya pemerintah mengenai keberadaan serta kebutuhan perlindungan terhadap kaum disabilitas. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana konsep perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam situasi beresiko dan darurat berdasarkan Convention on the Rights of Person with Disabilities? (2) Bagaimana tanggung jawab Indonesia sebagai negara peratifikasi Convention on the Rights of Person with Disabilities terhadap perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam situasi beresiko dan darurat? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan sejarah (historical approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yuridis preskriptif yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan cara melakukan menentukan isi atau makna aturan hukum dari konvensi internasional, deklarasi internasional, yang dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga nantinya memiliki arah dan tujuan yang jelas, dimana dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa problematika perlindungan dalam situasi beresiko dan darurat telah diapresiasi dengan baik oleh Pemerintah. Hal ini terbukti dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, khususnya dalam pasal 20 telah terinci mengenai kewajiban pemerintah dalam melindungi kaum disabilitas ketika situasi beresiko dan darurat. Secara normatif bentuk perlindungan dari pemerintah terhadap kaum disabilias ialah sebagai berikut :Mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana; Mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana; Mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana; Mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan Mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian