Penegakan Hukum Terhadap Izin Perkebunan Sawit Di Provinsi Kalimantan Tengah (Studi Pelaksanaan Pasal 39 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan)

Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai potensi sumber daya lahan yang potensial, dimana sektor perkebunan lah merupakan salah satu pemanfaatan ruang terbesar bagi perkebunan besar swasta. Perkebunan sawit adalah perkebunan yang cocok dengan tanah di kalimantan. Sembilan puluh delapan persen (98%) wilayah hutan di Kalimantan Tengah digunakan dan dimanfaatkan sebagai perkebunan sawit. Akan tetapi dalam preaktek dilapangan banyak terjadi pelanggaran terhadap izin perkebunan kelapa sawit yang diberikan ataupun yang telah ada oleh karena itu diangkat permasalahan tentang Penegakan Hukum Terhadap Izin Perkebunan Sawit Di Provinsi Kalimantan Tengah (Studi Pelaksanaan Pasal 39 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Momor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan). Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa : Penegakan Hukum Terhadap Izin Perkebunan Sawit Di Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan dengan control terhadap dokumen perizinan yang diberikan dengan kewajiban pembuatan laporan bulanan kepada dinas, pemberian teguran dan sanksi sanksi sesuai dalam peraturan perundang undangan dan bekerja sama dengan instansi daerah terkait. Hambatan yang terjadi dalam Penegakan Hukum Terhadap Izin Perkebunan Sawit Di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat dua jenis hambatan yaitu hambatan internal dan eksternal. Sedangkan solusi untuk Penegakan Hukum Terhadap Izin Perkebunan Sawit Di Provinsi Kalimantan Tengah adalah meningkatkan peran masyarakat Kalimantan Tengah dalam penegakan hukum izin perkebunan kelapa sawit dan juga peningkatan sarana dan prasarana