Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Terhadap Peran DPRD Dalam Pencapaian Program Pembentukan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

Peraturan daerah merupakan instrumen/pedoman dalam menjalankan pemerintahan maupun kegiatan bermasyarakat. Pencapaian program pembentukan peraturan di DPRD DIY dari tahun 2011 hingga 2013 yang terbilang dapat di apresiasi karena konsistensinya dalam mempertahankan tingkat capaian. Hal ini tidak lepas dari pengaruh peran DPRD khususnya peran legislasi DPRD. Namun capaian tiap tahun juga dipengaruhi oleh banyak factor mulai dari pergantian masa bakti dewan hingga banyak hal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Fokus penelitian ini adalah proses legislasi, pencapaian target program pembentukan peraturan daerah DIY selama 3 tahun terakhir, dan hambatan dalam pencapaian target program pembentukan peraturan daerah. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model interaktif Miles, Huberman dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses legislasi dimulai dari usulan lalu dilanjutkan dengan pembuatan naskah akademik , naskah tersebut kemudian disempurnakan hingga didiskusikan dalam rapat internal, dilanjutkan dengan rapat penghantaran Raperda dan proses terakhir yakni rapat paripurna penetapan. Adapun pencapaian pada tahun 2014 sebanyak 6 perda, 2015 sebanyak 19 Perda, dan 2016 sebanyak 10 perda. Hambatan yang dialami berupa perubahan situasi politik, kurangnya kompetensi dan kuantitas sumber daya manusia pegawai, serta jadwal rapat yang tumpang tindih. Saran yang dapat peneliti ajukan adalah memberikan pelatihan pegawai, meningkatkan sarana prasarana dalam pengadaan gedung rapat maupun fasilitas pendukung rapat dewan, membuat SOP/Juklak/Juknis, serta membuat prioritas agenda untuk para anggota dewan