Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas di Indonesia.

Partisipasi politik memiliki hubungan yang erat dengan hak politik seluruh warga negara dan menjadi salah satu dasar penilaian bagi pelaksanaan demokrasi. Penelitian ini dibuat untuk mengangkat perhatian terhadap peran negara dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas di Indonesia. Penelitian ini berangkat dari adanya fenomena minimnya aksebilitas disabilitas dan belum terselenggaranya pemilihan yang pro disabilitas. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Indonesia melalui KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas untuk kemudian menjadi tolak ukur pemerataan hak. Menggunakan metode kualitatif-deskriptif penelitian ini mengungkap langkah perumusan perbaikan dari sisi penyelenggaraan Pemilu untuk disabilitas. Salah satu langkah progresif yang ditemukan adalah dengan peningkatan aksebilitas melalui “Pemilu Akses” demi mendekatkan pemilih pada asas LUBER dan JURDIL. Upaya negara dalam meningkatkan partisipasi disabilitas juga terlihat dari adanya perbaikan daftar pemilih dengan klasifikasi disabilitas yang semakin jelas. Di sisi lain, perangkat undang-undang terus didorong agar dapat memberikan akses yang lebih bagi penyandang disabilitas agar dapat menjadi penyelenggara Pemilu bahkan calon. Hasilnya, pada Pilkada serentak tahun 2015 dan 2017 KPU telah berhasil mendata pemilih disabilitas beserta pengelompokkan jenis disabilitas. Selain itu, pemahaman petugas di TPS akan pentingnya fasilitas untuk disabilitas semakin ditingkatkan. Kini, undang-undang Pemilu mencoba memberi kesempatan agar partisipasi politik disabilitas dapat dimaknai semakin luas