Perlindungan Hukum Pemegang Hak Guna Bangunan Diatas Hak Pengelolaan (Studi Kasus Hak Guna Bangunan Diatas Hak Pengelolaan Nomor 1 Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)

Kewenangan yang dimiliki oleh Pemegang Hak Pengelolaan diantaranya adalah berwenang mempergunakan tanahnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas atau usahanya. Pun berwenang menyerahkan bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Penyerahan bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan kepada pihak ketiga dalam bentuk perjanjian penggunaan tanah yang melahirkan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. Kewenangan yang dimiliki oleh pemegang Hak Pengelolaan bersifat publik (Publiekrechtelijke) karena hanya bersifat mengatur serta mengelola dari tanah Negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan ke pemegang hak pengelolaan. Pemerintah Kabupaten Jombang, sebagai pemegang Hak Pengelolaan Nomor 1 Desa Jombang, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Perjanjian sebagai alas hukum terbitnya Hak Guna Bangunan yang berdiri diatas Hak Pengelolaan Nomor 1 desa Jombang tidak memberikan ruang kepastian perpanjangan status Hak Guna Bangunan yang berdiri diatasnya saat jangka waktu Hak Guna Bangunannya telah berakhir, walapun semua syarat untuk dapat dilakukan perpanjangan sesuai pasal 26 Peraturam Pemerintah No. 40 tahun 1996 terpenuhi. Sehingga perlindungan hukum bagi pemegang Hak Guna Bangunan yang telah berakhir tidak ada. Rumusan masalah yang diangkat berdasarkan latar belakang seperti yang diuraikan diatas adalah bagaimanakah kewenangan serta kebijakan pemegang Hak Pengelolaan No. 1 Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang (Pemerintah Daerah Jombang) untuk memperpanjang Hak Guna Bangunan yang berdiri diatas Hak Pengelolaan No. 1/Jombang, serta perlindungan Hukum pemegang Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan No. 1 Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang yang telah melewati masa berakhir haknya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan serta kebijakan pemegang Hak Pengelolaan No. 1 Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang (Pemerintah Kabupaten Jombang) untuk memperpanjang Hak Guna Bangunan yang berdiri diatas Hak Pengelolaan No. 1/Jombang, serta perlindungan Hukum pemegang Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan No. 1 Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang yang telah melewati masa berakhir haknya. Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan adalah metode penelitian hukum empiris. Dengan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang berusaha menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Pada penelitian ini yang diteliti adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer di lapangan. Data hukum primer didapat dari wawancara dan observasi kepada pihak yang terkait. Dan data hukum sekunder merupakan kajian pustaka baik dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal atau makalah yang terkait dengan pokok bahasan. Teori yang dipakai adalah teori Kewenangan dari Philipus M. Hadjon mengenai upaya untuk menelusuri sumber kewenangan yang dimiliki oleh pemegang Hak Pengelolaan serta sejauh mana kewenangan itu bersesuaian dengan maksud dan tujuan dari pemberi kewenangan. Teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch akan digunakan untuk viii memberikan pandangan tentang kepastian dari pelaksanaan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pemegang Hak Guna Bangunan dan pemegang Hak Pengelolaan, baik sebagai pranata untuk mengatur perilaku subyek hukum serta menjamin keselamatan dan kepentingan dari individu didalam masyarakat. Teori system hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedmen akan dipakai untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang, dalam hal efektifitasnya. Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto rahardjo, akan digunakan untuk memberikan penjelasan perlindungan hukum bagi masyarakat pemegang Hak Guna Bangunan (sebagai pihak pemohon perpanjangan HGB) diatas Hak Pengelolaan (sebagai pihak yang menyetujui atas perpanjangan HGB) Hasil penelitian serta pembahasan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai pemegang Hak Pengelolaan No.1/Jombang adalah bersifat publik (Publiekrechtelijk), perjanjian antara Pemerintah Jombang dengan pihak ketiga tidak mencantumkam klausula perpanjangan hak saat jangka waktu Hak Guna Bangunan berakhir sehingga tidak ada kepastian hukum bagi pemegang Hak Guna Bangunan, serta tidak ada perlindungan hukum bagi pemegang Hak Guna Bangunan yang telah berakhir jangka waktu haknya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah timbulnya Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan No.1/Jombang berdasarkan alas hak berupa Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan pihak ketiga. Pemerintah kabupaten Jombang mendapatkan hak sebagai pemegang Hak Pengelolaan berdasarkan permohonan, sehingga kewenangannya bersifat public (sebagai gempilan dari Hak Menguasai Negara). Perjanjian yang dibuat tidak mencantumkan klausul perpanjangan hak apabila jangka waktu Hak Guna Bangunan telah berakhir, sehingga tidak ada kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang Hak Guna Bangunan. Sebagai saran agar konflik yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan pemegang Hak Guna Bangunan mereda, masing-masing pihak memanfaatkan ruang musyawarah mufakat sebagai cara untuk menyamakan persepsi dan kepentingan, agar terwujud jalan keluar saling menguntungan