Penyimpangan Pelaksanaan Ganti Rugi Dan Bentuk Tanggung Jawab Perdata Pemerintah Daerah Dompu Dalam Proyek Pengadaan Tanah Pemukiman Warga Desa Jala (Studi Kasus Di Wilayah Desa Jala Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat)

Penulisan Tesis ini membahas mengenai penyimpangan pelaksanaan ganti kerugian dan pertanggungjawaban perdata Pemerintah Daerah Dompu dalam proyek pengadaan tanah untuk pemukiman warga desa Jala, yang penelitiannya dilaksanakan di Daerah Dompu tepatnya Desa Jala. Adapun tujuan dalam penulisan ialah: yang pertama untuk merumuskan dan menganalisis penyebab terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pemukiman warga desa Jala, yang kedua bagaimana tanggung jawab Pemerintah atas penyimpangan tersebut serta yang ketiga ialah Bagaimana pelaksanaan dan tanggung jawab yang seharusnya oleh Pemerintah dalam proyek pemukiman warga desa Jala. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian tesis ini dapat dijelaskankan sebagai berikut: pertama, Penyebab terjadinya penyimpangan Pelaksanaan Ganti Kerugian dalam Proyek Pengadaan Tanah Pemukiman Warga Desa Jala ialah karena tidak dilaksanakannya sosialisasi dan musyawarah yang merupakan wadah untuk mempertemukan kehendak antara Pemerintah dan Masyarakat yang berkenaan dengan penggunaan objek hak atas tanah dan besaran biaya ganti kerugian dalam Proyek Pemukiman Warga Desa Jala. Tidak dilaksanakannya musyawarah berdampak pada tidak tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak. Hal ini berarti tidak ada hubungan perdata yang lahir karena perjanjian antara kedua belah pihak, sebab tiada perjanjian tanpa kata sepakat, oleh karena itu, dalam hal tidak dilaksanakannya musyawarah antara para pihak tidak dapat dinyatakan telah terjadi perjanjian. kedua bentuk tanggung jawab perdata Pemerintah daerah Dompu bila dalam pelaksanaan proyek pengadaan tanah pemukiman warga desa Jala terdapat penyimpangan ialah Pemerintah dalam rangka menyelesaikan perselisihannya dengan masyarakat Desa Jala yang hak atas tanahnya digunakan maka harus melakukan musyawarah penetapan ganti kerugian dan Karena penyimpangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Dompu memenuhi unsur perbuatan melawan hukum maka Pemerintah berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian secara materil maupun immaterial yang dialami oleh pemegang hak atas tanah sebagai bentuk dari pertanggung jawaban perdata. Dan masyarakat pemegang hak atas tanah dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak Pemerintah. Ketiga, Idealnya pelaksanaan ganti kerugian harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sebab dalam Undang-undang tersebut sangat mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokrasi dan Keadilan. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengharuskan untuk dilaksanakannya tahapan-tahapan Penilaian ganti kerugian, kemudian musyawarah penetapan ganti kerugian agar tercapai kesepakatan nilai ganti kerugian dan pemberian ganti kerugian yang sesuai iv dengan hasil kesepakatan kepada pihak yang berhak. Keharusan tersebut wajib dilaksanakan agar tercapai pelaksanaan ganti kerugian yang layak dan adil bagi masyaraka