Model Proses Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa Maju Makmur, Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model proses implementasi kebijakan dalam pengelolaan BUM Desa. BUM Desa merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan kemandirian perekonomian di desa. Mewujudkan pembangunan desa, khususnya di bidang ekonomi merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional. Untuk menunjang pembangunan tersebut, desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini dilaksanakan di BUM Desa Maju Makmur, Desa Minggirsari, karena Desa Minggirsari memiliki BUM Desa terbaik nasional kategori agricultural. Namun, walaupun memiliki BUM Desa terbaik nasional, Desa Minggirsari masih tergolong ke dalam Desa Berkembang. Teori yang digunakan sebagai pisau analisa penelitian ini adalah teori model proses implementasi kebijakan milik Donald Van Meter dan Carl Van Horn untuk menganalisa dalam pengelolaan BUM Desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan metode purposive. Selanjutnya, data yang didapat dianalisa melalui teknik kondensasi data, display data dan penarikan kesimpulan. Untuk validasi data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum, implementasi berlangsung dengan baik. Hanya saja produk hukum yang menjadi dasar pembentukan BUM Desa masih menggunakan Perbup Blitar Nomor 8 tahun 2011, walaupun telah ada UU Nomor 6 tahun 2014 dan Permendesa Nomor 4 tahun 2015. Selain itu, minimnya potensi desa menjadi permasalahan tersendiri bagi implementor kebijakan. Hasil penelitian lainnya adalah bahwa keterkaitan antara kebijakan dan kinerja BUM Desa tidak selalu dapat berjalan dengan sempurna. Sehingga memunculkan patologi atau permasalahan dalam implementasi kebijakan seperti adanya kepentingan private dari implementor kebijakan yang merugikan BUM Desa, ketidakpatuhan kelompok sasaran kebijakan dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan BUM Desa