Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan E-Ktp (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batu)

Kebijakan otonomi daerah mempunyai tujuan agar pemerintah daerah dapat menjalankan pemerintahan secara mandiri dan efektif. Salah satu tugas pemerintah daerah ialah memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Pelayanan publik yang berkualitas secara tidak langsung akan mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah pada masing-masing kabupaten atau kota. Urusan bidang administrasi kependudukan menjadi tugas penting yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara baik demi mewujudkan komitmen reformasi birokrasi pada lingkup pemerintahan. Kota Batu sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat tiap waktu, terutama dalam hal perdagangan dan pariwisata. Dampak dari perkembangan ini ialah kebutuhan masyarakat dalam pelayanan publik semakin meningkat. Kebijakan penggunaan KTP elektronik (KTP-el atau e-KTP) sebagai pengganti KTP konvensional harus dijalankan secara baik. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Batu sebagai institusi pelaksana pelayanan administrasi kependudukan di wilayah Kota Batu dituntut dapat melakukan pelayanan secara berkualitas dalam pengurusan e-KTP. Penelitian ini adalah suatu penelitian berjenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dibatasi oleh dua fokus penelitian, yaitu (1) upaya peningkatan kualitas pelayanan e-KTP di Dispendukcapil Kota Batu, dan (2) faktor pendukung pelayanan e- KTP. Analisis data yang digunakan adalah analisis data Model Interaktif Miles, Huberman, dan Saldana dengan tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan e-KTP dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu (1) standar pelayanan; (2) SDM pelaksana pelayanan; dan (3) ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan. Aspek standar pelayanan dinilai dari kualitas prosedur, waktu, dan biaya pelayanan. Aspek SDM pelaksana pelayanan dinilai dari kualitas pemahaman terhadap prosedur, keterampilan, dan sikap dalam melayani. Aspek ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dinilai dari kualitas alat dan fasilitas yang tersedia. Faktor pendukung pelayanan terdiri daritiga hal, yaitu (1) komitmen organisasi, (2) kebijakan pemerintah daerah, dan (3) sikap masyarakat. Faktor penghambat pelayanan terdiri dari dua hal, yaitu (1) ketersediaan material, dan (2) akses server pelayanan