Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan (Studi Implementasi Perda No 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang)

Perlindungan perempuan korban kekerasan adalah respon pemerintah atas fenomena tingginya jumlah kekerasan terhadap perempuan yang terjadi. Kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya dapat menimbulkan efek yang tidak tunggal, maka dari itu diperlukan suatu penaganan yang kompleks kepada korban. Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan kepemilikan kasus kekerasan terhadap perempuan yang cukup tinggi. Menanggapi masalah ini maka pemerintah daerah membuat suatu peraturan daerah yaitu Perda No 3 tahun 2009 tentang Perlidungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan untuk salah satunya memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan. Sebagai suatu kebijakan, maka Perda tersebut harus diimplelemtasikan untuk megetahui apakah hasilnya sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai aktivitas implementasi kebijakan serta faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan perlidungan perempuan korban kekerasan di Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dibatasi oleh dua fokus yaitu : (1) implementasi kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan di Kabupaten Malang, (2) faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan perlidungan perempuan korban kekerasan di Kabupaten Malang. Analisis yang digunakan adalah analisis data model interaktif dari Milles Hubermen dan Saldana dengan tahap reduksi data, display data dan menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implemetasi kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasa di Kabupaten Malang yang dilaksanakan oleh P2TP2A secara umum sudah diimplementaikan dengan baik. Hal tersebut karena tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam perda mampu dicapai melalui program-program yang ditetapkan oleh P2TP2A. Meski sudah terlaksana dengan baik namun, implementasi kebijakan ini masih mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaanya yaitu terkait jumlah sumber daya manusia yang belum memadai, anggaran yang terbatas, serta kebijakan yang kurang diketahui oleh masyarakat. Untuk rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini adalah penambahan jumlah tenaga atau sumberdaya manusia untuk mengimplelemtasikan kebijakan, penyesuaian anggaran dengan jumlah korban yang ditangani oleh P2TP2A, meningkatkan partisipasi dari pihak jaringan sebagai wujud dukungan kebijakan serta meningkatkan sosialisasi tentang keberadaan P2TP2A kepada masyarakat