Perkawinan Sedarah Yang Dilakukan Oleh Suku Polahi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan hukum Perkawinan Sedarah Yang Dilakukan Oleh Suku Polahi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Pemilihan tema dalam penelitian ini adalah karena pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh Suku Polahi berdasarkan kepercayaan adat dan tidak dicatatkan.Menarik minat peneliti untuk menjadikan bahan penelitian dikarenakan pentingnya hal mengenai keabsahan perkawinan agar dilakukan secara menyeluruh oleh Warga Negara Indonesia. Penelitian yang penulis teliti adalah penelitian hukum dimana penelitian ini memiliki fokus untuk mengkaji peraturan perundang-undangan atau dokumen terkait yang relevan untuk menjawab isu hukum dan melakukan kajian kepustakaan atau bahan sekunder berupa buku yang berkaitan dengan isu hukum mengenai keabsahan perkawinan sedarah yang dilakukan oleh Suku Polahi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan (statute approach). Perundang-undangan yang akan ditelaah adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan berlakunya aturan terkait perkawinan, peneliti ingin meneliti keabsahan perkawinan sedarah yang dilakukan oleh Suku Polahi. Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk melakukan penyuluhan kepada Suku Polahi tentang pentingnya pelaksanaan perkawinan yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan kepada masyarakat adat Suku Polahi, agar mematuhi pelaksanaan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan