Kesesuaian Pengaturan Syarat Prosedural Mogok Kerja Dengan Prinsip Keadilan

Penelitian ini menganalisis permasalahan mengenai kesesuaian pengaturan syarat prosedural mogok kerja dengan prinsip keadilan. UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Pengaturan syarat prosedural mogok kerja dalam Pasal 140 UUK telah membatasi hak mogok yang telah diberikan, karena UUK tidak lagi melihat mogok kerja dari apa yang menjadi penyebab mogok, melainkan dilhat dari pemenuhan syarat prosedural. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Statue Aprroachdengan sumber bahan hukum UU No.13 Tahun 2003 serta KepMen No.232 Tahun 2003 dan Case Aproach dengan sumber bahan hukum kasus mogok kerja dalam Putusan MA No.75K/PDT.SUS-PHI/2011 dan Putusan MA No.58/PDT.SUS-PHI2015. Analisis bahan hukum menggunakan interpretasi gramatikal.Mogok kerja tidak akan menjadi sah apabila tidak memenuhi syarat prosedural yang telah diatur oleh Pasal 140 meskipun syarat gagalnya perundingan telah terpenuhi. Syarat prosedural mogok kerja tersebut telah memberikan celah bagi pihak pengusaha untuk menuntut balik para pekerja yang melakukan mogok dengan alasan tidak memenuhi syarat prosedural mogok kerja. Pengaturan dalam Pasal 140 ayat (1) UUK tidak sesuai dengan prinsip keadilan, dengan ini pekerja harus menunggu lama untuk menuntut hak-hak normatif mereka yang tidak diberikan