Analisis Yuridis Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan pelaksana tugas (Plt) kepala daerah setelah adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertanggungjawaban atas kebijakan yang dibuat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah. Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian ini ialah bahwa Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran, mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai, menandatangani Perda tentang APBD dan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah dan mengenai pertanggungjawaban tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada pejabat yang memberi mandat. Maka kebijakan yang dibuat oleh Pelaksana Tugas tidak dapat dipertanggung jawabkan