Penerapan Pasal 40 Ayat 1 Huruf (O) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Dengan Perlindungan Hak Cipta Atas Batik Klasik Kontemporer (Studi di Kalangan Perajin Batik di Sentra Batik Tulungagung)

Penelitian ini membahas tentang penerapan Pasal 40 Ayat 1 Huruf (O) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Dengan Perlindungan Hak Cipta Atas Batik Klasik Kontemporer di Kabupaten Tulungagung. Pendaftaran Ciptaan diperlukan untuk keperluan pembuktian dan kepastian hukumnya. Masih sangat sedikit perajin batik di Tulungagung yang mendaftarkan ciptaannya. Sehingga pada dampaknya terjadi banyak pelanggaran hak cipta di kalangan perajin batik. Kenyataan tersebut dapat terjadi tidak lepas dari peran pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menerapkan perlindungan hukum di daerah khususnya Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1). Bagaimana penerapan pasal 40 ayat 1 huruf (O) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta terkait dengan perlindungan hak cipta atas batik klasik kontemporer di Tulungagung? (2). Apa hambatan yang dialami oleh pemerintah daerah dalam menerapkan pasal 40 ayat 1 huruf (O) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta? (3). Apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan penerapan pasal 40 ayat 1 huruf (O) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang menggunakan kenyataan di lapangan sebagai data primer dan peraturan perundang-undangan sebagai data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait masih lemah. Program-program yang dilaksanakan masih belum dapat mencapai aspek perlindungan hukum hak cipta. Sehingga masih belum dapat meningkatkan motivasi perajin batik untuk mendaftarkan ciptaannya. Dalam menerapkan perlindungan hukum atas batik klasik kontemporer dapat dibedakan 2 jenis hambatan yang dialami dinas terkait yaitu hambatan hukum dan hambatan non hukum. Upaya yang dilakukan dinas terkait untuk mengatasi hambatan juga terdiri dari 2 jenis yaitu upaya mengatasi hambatan hukum dan upaya untuk mengatasi hambatan non hukum