Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rumah Susun Komersial Dalam Jual Beli Yang Dilakukan Dengan Pengembang

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh konsumen rumah susun komersial atau apartemen dengan pengembang atau developer karena banyak ditemukan fakta dilapangan yang menyebabkan konsumen mendapat kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan pengembang atau developer dalam pembangunan rumah susun komersial atau apartemen tersebut. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris, melalui pendekatan sosiologis dengan cara mewawancarai seluruh populasi penelitian yakni konsumen Apartemen X yang dirugikan akibat perbuatan Developer X, Direktur Marketing Apartemen X selaku perwakilan dari Developer X, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Serta, penulis menganalisis hal tersebut dengan undang-undang yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hasil penelitian, para konsumen Apartemen X merasa dirugikan akibat perbuatan Developer X karena mengakibatkan keterlambatan serah terima unit yang awalnya dijanjikan pada bulan Oktober tahun 2017, namun kenyataanya sampai sejak skripsi ini dibuat Apartemen tersebut belum dibangun dan beberapa waktu lalu Developer X mengirimkan amandemen surat pesanan kepada para konsumennya dengan merevisi jadwal serah terima yang baru yakni menjadi pada bulan Desember tahun 2019. Sebelumnya, tidak ada informasi yang jelas mengenai keterlambatan pembangunan Apartemen tersebut, dan perbuatan developer tersebut telah melanggar pasal 7 b UUPK