Urgensi Pengaturan Sanksi Pidana Kerja Sosial Dalam Tindak Pidana Korupsi

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mensistemasi, mengatur, dan menganalisis urgensi pengaturan sanksi pidana kerja sosial sebagai hukuman pokok dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Bahan hukum yang diperoleh penulis akan di analisis dengan menggunakan studi kepustakaan (Library Research) dan berdasarkan fenomena kasus korupsi tersebut kemudian akan di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pidana pokok dan tambahan dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih belum berjalan efektif dan gagal dalam hal pengenaan efek jera, dan dapat dibuktikan dengan masih adanya tindak pidana korupsi dari tahun per tahun. Oleh karena itu penambahan pidana kerja sosial sebagai sanksi pidana yang bersifat pokok, dapat diharapkan sebagai paksaan yang bersifat psikologis, sehingga potensi tindak pidana korupsi di Indonesia dapat ditekan dengan adanya sanksi sosial ini