Kedudukan Harta Bersama Dalam Pembatalan Perkawinan Menurut Pasal 28 Ayat (2) Huruf (B) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kedudukan hukum harta bersama dalam pembatalan perkawinan adalah mengenai permasalahan dalam harta bersama yaitu harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan dilangsungkan. Pembatalan perkawinan merupakan perkawinan yang dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan. Pasal 28 Ayat (2) huruf (B) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas perkawinan lain yang lebih dahulu. Terdapat akibat hukum yang terjadi didalam harta bersama jika terjadi pembatalan perkawinan. Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap suami istri yang bertindak dengan itikad baik, bagaimana jika salah satu pihak atau bahkan kedua belah tidak tidak beritikad baik berarti keputusan batalnya perkawinan akan berlaku surut. Peneliti dalam hal ini mencoba meneliti bagaimana kedudukan hukum terhadap harta bersama jka pengadilan memutuskan untuk membatalkan perkawinan mengingat dalam pembatalan perkawinan jika sudah terjadi maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap pihak yang beritikad baik