Strategi Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mewujudkan Sustainable Development (Studi Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pada Dinas PU Cipta Karya Dan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Surabaya)

Pemerintah Kota Surabaya dengan Ibu Tri Rismaharini sebagai walikota serta pemegang kendali penuh terkait dengan ekologi Kota Surabaya sampai sejauh ini dapat dikatakan berhasil dari segala aspek bahkan program-program yang di milikinya terkait dengan ekologi lingkungan dapat diterima oleh kota lain di Indonesia bahkan di luar negeri sekalipun. Dengan adanya target-target yang harus dikerjakan oleh pemerintah kota disetiap daerah atau kawasan dalam sebuah tataran birokrasi dilaksanakan sesuai dengan tingkatan struktural (seperti tingkat satu provinsi, tingkat dua kota, dan lain-lain), masing-masing menerapkan aturan yang diatasnya. Ketika, aturan tersebut perlu dijelaskan lebih detail maka akan muncul peraturan daerah yang didalamnya terdapat undung-undang yang harus dipatuhi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kota Surabaya, sedangkan situsnya berada di Dinas PU Cipta Karya dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. Sumber datanya primer diperoleh dari beberapa wawancara dari informan yang berkaitan, sedangkan data sekundernya diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tema tersebut. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri, dan beberapa alat penunjang seperti pedoman wawancara, dan alat bantu lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Surabaya telah menerapkan konsep Sustainable Development dalam pembangunan perkotaan yang memperhatikan faktor ekologis lingkungan serta masih belum mencapai angka ideal sebesar 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat. Penyediaan wilayah ruang terbuka hijau kota Surabaya terhambat oleh beberapa faktor seperti : anggaran, sumber daya manusia, pembebasan lahan dan beberapa aturan yang belum diterapkan oleh pihak-pihak untuk mendukung konsep pembangunan berkelanjuta