Lembaga Praperadilan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Tindak Pidana Terorisme

Pada penelitian ini penulis membahas mengenai perlindungan hukum bagi korban salah tangkap tindak pidana terorisme yang belum diakomodir didalam Undang- Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang- Undang tersebut hanya memberikan perlindungan hukum bagi korban salah tangkap tindak pidana terorisme pada level diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, tidak pada level penyelidikan maupun penyidikan. Disisi lain KUHAP telah mengakomodir melalui lembaga praperadilan yang menjadi sarana perlindungan hukum ketika terjadi tidak sahnya sebuah penangkapan, akan tetapi sifat kejahatan dari terorisme termasuk kedalam kejahatan luar biasa dan bersifat transnational crime, berbeda halnya dengan KUHAP yang notabennya mengatur kejahatan yang bersifat biasa. Oleh karna itu penulis berkeinginan meneliti mengenai apakah lembaga praperadilan dapat dijadikan sebuah sarana perlindungan hukum bagi korban salah tangkap tindak pidana terorisme. Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis lembaga praperadilan dapat digunakan sebagai sarana perlindungan hukum korban salah tangkap dalam tindak pidana terorisme. Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini ialah merujuk pada asas lex specialis derogate legi generalis, akan tetapi ketika dalam ketentuan khusus tidak mengatur mengenai ketentuan tertentu maka dikembalikan kepada undang undang yang bersifat umum, oleh karna itu lembaga praperadilan yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan menurut Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHAP, Bentuk perlindungan hukum atas penetapan oleh lembaga praperadilan berupa tidak sahnya sebuah penangkapan yang diperoleh bagi korban salah tangkap berupa ganti kerugian dan rehabilitasi yang diatur menurut Pasal 95 KUHAP dan Pasal 97 KUHAP dapat digunakan sebagai sarana perlindungan hukum bagi korban salah tangkap tindak pidana terorisme. Saran yang dapat diberikan oeh penulis melalui penelitian ini yakni, perlunya melalukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dengan menambahkan pasal-pasal yang menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan tindak pidana terorisme