Penerapan Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi (Kkp-E) (StudiKasuspadaPerjanjian KKP-E Bank BRI dan Bank Jatim)

Pada Skripsi ini, penulis mengangkat dan memfokuskan penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kredit ketahanan pangan dan energi (KKP-E). Perjanjian KKP-E seperti halnya perjanjian kredit bank pada umumnya menggunakan perjanjian baku dalam pelaksanaannya. Dimana perjanjian baku tersebut dibuat oleh Bank sebagai pelaksana dari KKP-E sendiri. Sehingga, Klausul-klausul dalam perjanjian KKP-E tersebut dibuat berdasar keinginan pihak bank semata. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah mengenai apakah perjanjian baku KKP-E telah sesuai dengan asas keseimbangan? Kemudian, penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analitis (analytical approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan diambil dengan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus Perjanjian KKP-E merupakan perjanjian baku yang dalam pelaksanaannya telah diperbolehkan oleh undang-undang. Dalam prakteknya, banyak perjanjian baku yang dibuat dengan menguntungkan si pembuatnya dalam hal ini adalah bank. Dalam suatu perjanjian baku seringkali adanya pengabaian proses negosiasi diantara dua belah pihak yang akan terlibat dalam perjanjiannya. Sehingga, pihak Debitur dalam hal perjanjian KKP-E ini hanya bisa menerima atau menolak secara keseluruhan isi dari suatu perjanjian KKP-E. Dalam perjanjian KKP-E, klausula yang telah ditentukan dan dibuat oleh Bank seringkali tidak memperhatikan asas keseimbangan dalam perjanjian. Banyak klausula yang melanggar ketentuan perundang-undangan sehingga menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam suatu perjanjian KKP-E